Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Demokrasi Belum Sesuai Pancasila

Image result for Panglima TNI Gatot NurmantyoTEMPO.CO, Yogyakarta -Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo menyinggung demokrasi di Indonesia saat ini bukanlah demokrasi Pancasila. Karena yang terjadi untuk menetapkan dan menentukan sesuatu tidak lagi dengan cara mufakat. Tetapi sering dengan voting atau suara terbanyak.

Dalam ceramah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di depan ribuan jemaah Muhammadiyah, Panglima TNI Gatot Nurmanty berorasi. Ia dengan jelas menyebut nama putra Amien Rais, Hanafi Rais, anggota DPR RI yang hadir dengan mengingatkan soal demokrasi Pancasila.

“Jadi dengan musyawarah mufakat, bukan voting, ini Pak Hanafi saya ingatkan. Kita bicara Pancasila. Tetapi di negara Pancasila sendiri, demokrasinya tidak sesuai dengan Pancasila. Saya siap juga ditembaki, tidak apa-apa, memang Pancasila seperti itu, kok. Demokrasi kita tidak sesuai Pancasila,” kata Gatot, Minggu malam, 4 Juni 2017. Continue reading

Advertisements

Ketua DPD: Pemekaran Bisa Majukan Daerah Terpencil

Ketua DPD: Pemekaran Bisa Majukan Daerah Terpencil

JAKARTA – Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima kunjungan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (Forkonas CDOB). Pada kesempatan itu, hadir pula Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam dan Wakil Ketua Komite I DPD Benny Ramdhani.

Oesman Sapta mengatakan dirinya dari dulu selalu berjuang untuk melakukan pemekaran wilayah. Termaksud daerah asalnya yaitu Kalimantan Barat. “Setengah mati saya memohon untuk meminta pemekaran kesana-kemari,” katanya di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/6/2017) dalam rilis yang diterima SINDOnews.

Menurutnya, Indonesia bisa makmur asalkan daerah-daerah makmur. Begitu juga dengan daerah makmur, asalkan daerah-daerah terpencil bisa makmur. “Justru itu pemekaran bisa memajukan kabupaten dan kota yang terpencil, tidak terjamah oleh induk,” ujarnya.

Oesman menambahkan dirinya juga merupakan orang pertama yang mencetuskan pemekaran. Untuk itu, Oesman Sapta sudah berpihak kepada daerah yang tidak tersentuh oleh pemerintah pusat. ”Jadi Forkonas CDOB sangat penting. Dan kita harus membuat pertemuan khusus, jadi 173 calon DOB harus hadir,” saran senator asal Kalimantan Barat ini.

Ketua Komite I Akhmad Muqowam menjelaskan Forkonas CDOB adalah wadah berhimpunnya Panitia Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru se-Indonesia berdasarkan kesepakatan pada 15 Mei 2017 di Gedung DPD guna mendorong terwujudnya daerah otonom baru di seluruh wilayah Indonesia. Pada Jumat, 2 Juni 2017, kepengurusannya dikukuhkan.
Continue reading

Besok, 9 Peraturan KPU Dikonsultasikan dengan DPR

https://pilkada2017.kpu.go.id/images/logo_pilkada.png

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengonsultasikan sembilan draf Peraturan KPU (PKPU) dengan DPR besok. Kesembilan aturan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 ini sebelumnya telah diuji publikkan untuk menjaring masukan masyarakat.

“Sudah dijadwalkan DPR besok (Selasa 6/6) pukul 10.00 WIB. Semua yang kita bahas dalam uji publik itu (9 PKPU), nanti kita akan bahas semua,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Arief mengatakan, pembahasan draf PKPU direncanakan akan berlangsung hingga Kamis (8/6/2017). Dia berharap, pembahasan dengan komisi II DPR dan pemerintah dapat berjalan lancar, sehingga kesembilan PKPU dapat segera digunakan untuk menunjang kerja penyelenggaraan pilkada.

“Mungkin tanggal 6 sekian PKPU, tanggal 7 sekian PKPU, alokasinya sih sampai 8, cuma kalau mau dibahas bergelombang misalnya hari ini sebagian PKPU, besok sebagian PKPU ya bisa juga,” tutur Arief.

Arief menambahkan, pada rapat konsultasi nanti KPU juga akan menyampaikan hasil masukan dari uji publik yang disampaikan kelompok masyarakat sipil, partai politik serta media.

“Tapi kita belum sampai pada kesimpulan, untuk memasukkan itu di dalam revisi draf KPU, hanya kita sampaikan bahwa ini masukan pada uji publik,” tambah dia.

Seperti diketahui pada Selasa 30 Mei 2017, KPU menggelar uji publik sembilan draft PKPU pilkada 2018. Kesembilan PKPU itu antara lain PKPU Tahapan Program dan Jadwal, PKPU pencalonan, PKPU Kampanye, PKPU Dana Kampanye, PKPU Pemutakhiran Daftar Pemilih, PKPU Logistik, PKPU Penghitungan Suara, PKPU Rekapitulasi serta PKPU daerah khusus (otsus).

“Yang mendesak PKPU Tahapan karena PKPU yang lain baru akan digunakan ketika masuk tahapan di Oktober,” pungkas Arief.

Sumber

Ketua KY Raih Profesor dengan Orasi Ilmiah Pancasila Postkolonial

Ketua KY Raih Profesor dengan Orasi Ilmiah Pancasila PostkolonialJakarta – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari meraih gelar profesor di bidang hukum tata negara dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah. Pengukuhan gelar dilakukan di auditorium Mohamad Djazman, Kampus UMS, Kamis (23/2) lalu.

Prof Aidul menyampaikan orasi ilmiah dengan judul ‘Penafsiran Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan Teori Postkolonial’. Di Fakultas Hukum UMS, Prof Aidul tercatat sebagai guru besar yang keempat.

“Iya sudah, sebenarnya sudah sejak 1 November di Solo, Universitas Muhamadiyah Solo,” ujar Prof Aidul kepada detikcom, Senin di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin, (27/2/2017).

Dalam kajiannya, Prof Aidul mengkaji perkembangan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan gagasan anti penjajahan yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Dirinya menjelaskan dekolonisasi itu berakhir pada masa Orde Baru.

Dekolonisasi yang dimaksud adalah antiliberalisasi yang dimiliki pemimpin negara. Setelah itu, muncul liberalisasi di bidang ekonomi dan berlanjut pada masa reformasi berupa liberalisasi di bidang politik.

“Itu pengusulan 4 tahun dibantu Prof Jimly. Maksudnya di-acc pak Jimly,” ucap Prof Aidul.

Gelar sarjana hukum Aidul diperolehnya pada tahun 1991 dari jurusan Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung. Di kampus yang sama, ia mendapatkan gelar Magister pada tahun 1999. Adapun pendidikan S3 diselesaikan di jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia pada 2005.

“Hukum konsitutisi sama seperti Prof Jimly,” tutup pria yang aktif menulis buku dan jurnal ilmiah.

Prof Aidul sendiri menjabat sejak tahun 2016 menggantikan Suparman Marzuki. Pria kelahiran Tasikmalaya itu dilantik Ketua KY oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum jabatan Ketua KY, Prof Aidul memulai karier sejak tahun 1993 sebagai dosen di Fakultas Hukum UMS.

Sebagai akademisi, ayah tiga anak ini pernah menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMS di tahun 2005-2006 sebelum akhirnya menjadi Dekan pada tahun 2006-2010 di Fakultas Hukum UMS. Suami dari Ami Utami Permatasari ini juga aktif sebagai peneliti di Institute for Democracy of Indonesia Jakarta sebagai Ketua Divisi HAM pada tahun 2003-2010.

Sumber

Wayan Suparta, Ukur Perubahan Iklim Sejak 2003 hingga ke Antartika

Wayan Suparta, Ukur Perubahan Iklim Sejak 2003 hingga ke AntartikaJakarta – Bumi semakin terasa panas akibat perubahan iklim. Kenaikan suhu ini pun membuat es di Antartika mencair.

Adalah Prof Wayan Suparta, seorang WNI yang merupakan pengajar sekaligus peneliti di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), tertarik untuk mengukur perubahan iklim. Dia pun terbang ke Antartika demi menemukan jawaban dan solusi atas perubahan iklim global.

“Tren perubahan iklim global dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan perubahan suhu yang sangat signifikan. Peningkatan ini juga memberi indikasi bahwa bagian bumi selatan (Kutub Selatan atau Antartika), suhu telah meningkat dari tahun 1950 hingga 2016 dari 0,1°C hingga melebihi 0,5°C,” ujar Prof Wayan dalam tulisannya berjudul ‘Penyelidikan Sambaran Petir di Antartika’, pada Februari 2017.

Wayan menyelidiki iklim sejak 2003 sampai akhirnya menjelajahi Antartika pada tahun 2007 hingga kini. Proyek penelitian itu terselenggara atas kerja sama Malaysian Antarctic Research Programme (MARP) dengan Antarctica New Zealand.

“Saintis dunia khawatir pencairan es yang terjadi sepanjang tahun akan memberi dampak negatif pada kehidupan di Bumi. Matahari adalah salah satu sumber alami utama penyebab dari perubahan tersebut,” tutur Prof Wayan saat berbincang dengan detikcom yang ditulis, Jumat (17/3/2017).

Wayan beberapa waktu lalu berada di Base Carlini, Argentina, guna mempersiapkan penelitiannya. Setelah itu dia ke Antartika untuk melakukan penelitian.

“Penelitian karakteristik sambaran petir di Antartika adalah penting karena adanya interaksi radiasi antara permukaan bumi dengan atmosfer. Petir diproduksi terutama dari awan cumulonimbus. Apakah di Antartika juga mengalami kejadian petir seperti wilayah di khatulistiwa?” demikian Wayan mengutarakan sumber tanya dari penelitiannya.

Iklim Antartika sangat sejuk sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi pembentukan awan. Ketika awan tak terbentuk, mestinya kecil kemungkinan muncul petir atau bahkan tidak ada sama sekali.

“Berbekal dari hipotesis lama itu dan pengalaman saya memasang peralatan GPS di Scott Base Antartika tahun 2007 di mana antena GPS saya rusak ternyata disambar petir dan itu terjadi di musim winter. Ini latar belakang saya meneliti fenomena cuaca ini,” tutur Prof Wayan dalam perbincangan dengan detikcom beberapa waktu lalu.

Karakteristik petir juga bergantung dengan kedudukan wilayah, topografi, dan keadaan atmosfer di suatu tempat. Wayan mengaku tertarik untuk meneliti hal itu.

“Penelitian ini akan dikembangkan ke teknologi satelit. Di Antartika, satelit masih susah dijangkau karena sinyalnya harus kuat dan tahan dari drift atau energy loss. Aspek yang paling penting dan dasar adalah sainsnya. Sains bagaimana kilat di sini tetbentuk dan mempengaruhi lingkungan,” kata pria yang berdomisili di Maguwoharjo, Yogyakarta, ini.

Wayan adalah sarjana fisika instrumentasi dari Universitas Sanata Darma Yogyakarta, master ilmu material dari ITB Bandung serta doktor bidang elektronika di Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sebelum menjadi periset tentang perubahan iklim, Wayan berprofesi sebagai guru fisika di SMUK Cor Jesu Malang (1994-1997), kemudian pindah ke SMUK Santo Aloysius Bandung (1997-2000).

Nah, Wayan ternyata pindah ke Malaysia setelah mengaku susah mencari pekerjaan ke Indonesia pada tahun 2000. Sejak itu dia menjadi Dosen Teknik di College Legenda Group Malaysia hingga 2004.

Kegemarannya akan sains membuatnya ditunjuk menjadi dosen senior dan kandidat doktoral di Universitas Kebangsaan Malaysia. Wayan ini adalah Profesor di Space Science Centre di Institute of Climate Change di Universitas Kebangsaan Malaysia.

Sumber

UI Bakal Tindak Segala Bentuk Radikalisme di Kampus

DEPOK, KabarKampus – Universitas Indonesia (UI) menggelar upacara Peringatan Hari Lahir Pacasila di Gedung Pusat Administrasi Universitas di Kampus UI Depok, Kamis, (01/05/2017). Upacara ini sekaligus membacakan pernyataan sikap komitmen UI dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan sikap ini dibacakan langsung oleh Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met, Rektor UI. Dalam membacakan pernyataan sikap ini Rektor UI didampingi oleh UI Erry Riyana Hardjapamekas (Ketua Majelis Wali Amanat UI) Prof. Dr. Sudarto Ronoatmodjo, SKM, MSc, (Ketua Senat Akademik UI), Prof. dr. Budi Sampurna, SH, SpF (K) (Sekretaris Dewan Guru Besar UI), para Wakil Rektor UI, Para Dekan Fakultas, Ketua BEM UI dan BEM Fakultas UI serta Arief Budhy Hardono (Ketua Iluni UI).

Rektor dalam pernyataannya mengatakan, pernyataan sikap ini dinyatakan dalam semangat Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini, 1 Juni 2017. Selain itu sebagai bentuk keprihatinan pada suasana kebangsaan yang banyak diwarnai konflik, kekerasan fisik dan psikologis akhir-akhir ini dan upaya sejumlah pihak untuk menjauhkan diri dari ruh kebhinnekaan.

“UI berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan bangsa dan negara, serta memelihara kerukunan, keadilan, kesejahteraan, dan keragaman masyarakat Indonesia, selaras dengan misi UI yaitu menciptakan komunitas yang inklusif, berdasar pada adab, kepercayaan, integritas, saling menghargai, dan menjunjung tinggi kebhinnekaan dalam lingkungan yang aman dan bersahabat,” kata Rektor UI mewakili warga Universitas Indonesia.

Selanjutnya Rektor menyatakan, UI tetap dan terus menjunjung tinggi prinsip kebebasan berserikat dan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Konstitusi sepanjang hal tersebut diselenggarakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun UI menentang keras segala bentuk radikalisme, termasuk ujaran kebencian baik di dalam maupun di luar kampus.

Selain itu tambah Rektor, UI menguatkan kembali komitmen untuk tidak memperbolehkan kegiatan politik praktis di kampus oleh setiap warga UI (sivitas akademika dan tenaga kependidikan). Continue reading

63 Rektor Tandatangani MOU “Penguatan Pancasila” Dengan Kemendagri

JAKARTA, KabarKampus – ⁠⁠⁠Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melangsungkan MOU dengan sebanyak 63 Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, (01/05/2017). MOU ini mengajak Perguruan Tinggi untuk membumikan Pancasila memalui penguatan Ideologi Pancasila di kampus.

“Inti dari MoU ini, bagaimana kampus membumikan Pancasila dalam setiap kehidupan sehari-hari,” kata Tjahjo Kumolo, Mendagri usai melangsungkan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila seperti yang dilansir dari laman kemendagri, Senin (01/06/2017).

Politisi PDIP ini menjelaskan, ideologi Pancasila sangat dibutuhkan untuk menyikapi kondisi saat ini. Terutama menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme. Ia memilih kampus, karena memiliki cakupan yang sangat luas.

“Tak hanya mahasiswa, tapi juga sejumlah elemen masyarakat,” kata Tjahjo.

Isi yang tertuang dalam MoU tersebut antara lain komitmen kampus menguatkan ideologi Pancasila, menguatkan wawasan kebangsaan, bela negara, dan revolusi mental. Tujuan Nota Kesepahaman ini merupakan kerjasama dalam melaksanakan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi disebutkan yaitu : Penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.  Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.

Kemudian, memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental. Upaya-upaya atau kegiatan lain dalam rangka Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.

“Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang  sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK,” seperti yang tertulis dalam surat Nota Kesepahaman.

Sumber